Mencari...

Radikalisme Agama

5:39 PM
Radikalisme Agama Selama ini banyak kalangan berpendapat bahwa kemiskinan menjadi faktor penyebab munculnya gejala radikalisme beragama yang pada situasi tertentu mewujud dalam aksi-aksi terorisme. Walaupun pendapat di atas sepintas relevan, namun bila kita mencermati realita sebenarnya kita akan menjumpai fakta yang berbeda

Selama ini banyak kalangan berpendapat bahwa kemiskinan menjadi faktor penyebab munculnya gejala radikalisme beragama yang pada situasi tertentu mewujud dalam aksi-aksi terorisme. Walaupun pendapat di atas sepintas relevan, namun bila kita mencermati realita sebenarnya kita akan menjumpai fakta yang berbeda. Gembong Al-Qaeda, Osama bin Laden jelas bukanlah berasal dari warga Arab “kasta sudra”. Ia adalah pengusaha besar di Saudi yang di era perang Afganistan-Sovyet tahun 1980-an mensuplai dana bagi mujahidin Afghanistan.

Menurut Marc Sageman penulis buku “Understanding Terror Networks” yang meneliti sampel 400 anggota Al-Qaeda, sebagian besar anggota Al-Qaeda berasal dari Arab, komunitas imigran di Eropa dan warga Indonesia di Malaysia. Dalam kaitannya dengan latar belakang sosial-ekonomi, tiga perempat berasal dari keluarga kelas atas dan menengah. Sekitar 60 persen sampel yang diambil pernah kuliah di perguruan tinggi. Realitas menarik lainnya adalah bahwa hampir 70 persen di antara mereka bergabung dalam “gerakan jihad” ketika di perantauan yang terasing dan terputus dari ikatan sosial budaya asli serta jauh dari sanak keluarga.

Dari fakta di atas, maka sebagian besar aktivis Al-Qaeda bukanlah berasal dari kaum miskin. Mereka sebagaimana Osama bin Laden adalah kelas menengah yang kecewa terhadap kegagalan rezim sekuler di negaranya masing-masing yang gagal mewujudkan kesejahteraan dan tunduk terhadap kehendak Barat. Sebagai alternatif ideologi sekuler yang telah gagal, mereka mengajukan Islam sebagai ideologi alternatif dengan model revivalisme (kembali kepada kejayaan (Islam) di masa lampau). Yang terjadi kemudian adalah romantisasi, glorifikasi dan juga mistifikasi sejarah (Islam) dimana kaum revivalis muslim mempropagandakan bahwa sejarah Islam dengan sistem khilafahnya adalah sistem terbaik yang mampu menandingi ideologi sekuler beserta turunannya seperti demokrasi, kapitalisme, liberalisme dan sosialisme.

Salah satu kaum revivalis muslim tersebut adalah Hizbut Tahrir (HT) yang menolak 100% sistem demokrasi dan mempropagandakan khilafah sebagai sistem politik yang wajib ditegakkan umat Islam. Dalam situs resminya (www.hizbut-tahrir.or.id), HT menguraikan tentang sistem khilafah sebagai berikut:

“Sistem Khilafah merupakan bentuk negara dalam Islam yang menerapkan hukum syariah di bawah pimpinan seorang khalifah. Negara Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Khilafah adalah satu-satunya tharîqah (metode) bagi penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Negara Khilafah ini berdiri atas dasar ideologi Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai landasannya”.

HT juga menguraikan tentang kekhalifahan terakhir, Utsmani Turki yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki yang berlandaskan sekularisme.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir (Indonesia) gencar melakukan demonstrasi dan kampanye penegakan syariat Islam (formal) dengan memanfaatkan isu-isu aktual. Basis pendukungnya sebagian besar terkonsentrasi di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan kampus-kampus PTN di berbagai kota besar.

Kelompok muslim revivalis lainnya adalah Ikhwanul Muslimin (Ikhwan). Ikhwan lahir tahun 1928 di Mesir dengan Hasan Al Banna sebagai pendiri dan perumus ideologinya. Ideologi Ikhwan dirumuskan dengan slogan “instant dan siap saji” yaitu:

“Allah Ghayatuna, Rasulullah Qudwatuna, Qur’an Dusturuna, Jihad Sabiluna, Syahid Asma’amanina” (Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Quran konstitusi kami, Jihad jalan hidup kami, Mati Syahid cita-cita kami)”.

Persaingan Ikhwan dengan partai-partai sekuler dan komunis dalam memperebutkan kekuasaan di Mesir telah menyebabkan Ikhwan terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan yang berpuncak pada gugurnya Hasan Al Banna.

Pada era rezim Gamal Abdul Nasser yang berhaluan kiri, Ikhwanul Muslimin dibekukan dan sejumlah tokohnya seperti Sayyid Quthb dihukum gantung. Namun hingga kini, Ikhwan tetap eksis di Mesir dan bahkan memberikan inspirasi bagi gerakan Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai Islam yang sedikit banyak “mengimpor” ideologi Ikhwan. Bermodal 1,8% suara pada Pemilu 1999, PKS berhasil meraih 7% suara pada Pemilu 2004 mengalahkan “seniornya” seperti PAN dan PBB. Di Jakarta, bahkan PKS menempati peringkat pertama perolehan suara. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat kader-kader muda PKS adalah para mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia (UI) yang memang banyak berdomisili di Jakarta. Kemenangan PKS di Jakarta tersebut menyebabkan PKS cukup “pede” untuk “single fighter” dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pertengahan tahun 2007 ini tanpa perlu “dagang sapi” berkoalisi dengan partai lain.



Kelas Menengah Kota Cenderung Radikal?

Mencermati realitas sosial-ekonomi basis pendukung Hizbut Tahrir dan PKS di Indonesia yang sebagian besar kelas menengah kota, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kaum kelas menengah kota cenderung menyetujui paham revivalisme (dan juga radikalisme) agama (Islam).

Lalu, bagaimanakah anatomi kaum kelas menengah kota yang cenderung “taklid” pada paham revivalisme tersebut?

Pertama, sebagian besar di antara mereka kuliah di perguruan tinggi negeri favorit seperti UI, IPB, ITB, UGM dan lain-lain yang notabene berasal dari lulusan SMA-SMA negeri unggulan di kotanya masing-masing. Ingat, mereka berasal dari SMA negeri bukan lulusan Madrasah Aliyah atau pesantren tradisional yang umumnya berkultur tradisional (Baca: NU). Pada umumnya, di tingkat SMA inilah, mereka bergabung dengan jamaah HT dan PKS (Sebelum reformasi, jamaah HT dan PKS menamakan dirinya gerakan tarbiyah). Di SMA-SMA negeri, para siswa muslim direkrut menjadi jamaah tarbiyah/ HT/ PKS melalui Rohanis Islam (Rohis) sebagai satu-satunya organisasi pelajar muslim yang boleh beraktivitas di sekolah negeri.

Kedua, sudah jelas bahwa para siswa SMA negeri pada umumnya kurang memiliki pemahaman agama yang mendalam seperti rekan-rekannya di Pesantren (yang belajar fiqh, bahasa Arab, nahwu sharaf dan bahkan kitab kuning) sehingga mereka mudah tertarik dengan idelogi revivalisme Islam yang “instant dan siap saji”.

Ketiga, juga sangat jelas bahwa para pelajar yang bersekolah di SMA negeri unggulan pada umumnya berlatar belakang sosial ekonomi menengah mengingat SMA negeri unggulan memasang “bandrol” yang cukup mahal untuk SPP-nya. Di Jakarta, untuk masuk SMA unggulan seperti SMA 8, 70, 28, 78 dan lain-lain –selain nilai UN SMP yang tinggi- juga dibutuhkan kesediaan orang tua untuk merogoh kocek lebih dalam hingga di atas 2 juta rupiah sebagai uang pangkal.

Itulah anatomi kaum kelas menengah kota yang cenderung tertarik pada ideologi revivalisme- radikalisme Islam. Anatomi tersebut kompatibel dengan teori Marxis bahwa radikalisme selalu dimotori oleh kelompok yang kondisi ekonominya relatif lebih baik.

Jadi, salah satu –dan mungkin satu-satunya- cara untuk mengembalikan gerakan Islam “on the right track” bukan dengan memberantas kemiskinan, tapi dengan dakwah. Sudah saatnya para kyai, ulama dan cendekiawan muslim berdakwah kepada generasi muda kelas menengah kota untuk mendalami ajaran Islam secara komprehensif (kaffah) bukan ideologi revivalisme-radikalisme Islam yang “instant dan siap saji”.

Di sisi lain, -mungkin ini agak mustahil- kita berharap pada Barat (AS, Israel dan Eropa) untuk tidak “memprovokasi” umat Islam dengan “perang melawan teroris”-nya. Akan lebih menguntungkan bagi Barat, bila mereka mulai menjalin dialog yang konstruktif dengan Dunia Islam. Pada titik ini, peranan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memegang peranan yang signifikan. Sudah saatnya Indonesia mulai memainkan “kartu” diplomasi Islam di kancah internasional. Keberadaan dua organisasi Islam terbesar –yang “asli” Indonesia- yaitu NU dan Muhammadiyah hendaknya juga bersinergi dengan Departemen Luar Negeri untuk mulai mengusung diplomasi Islam ala Indonesia. Wallahu A’lam.


Radikalisme Agama Oleh: Alfanny
Penulis adalah alumni Ilmu Sejarah UI dan redaksi www.gusmus.net


0 komentar:

Post a Comment

Berhubung komentar Spam sangat berbahaya, maka saya berharap Sobat untuk tidak berkomentar spam. Jika saya menemukan komentar Sobat mengandung spam atau memasukkan link aktif di kolom komentar, saya akan menghapusnya. terima kasih