Mencari...

Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Islam

12:40 AM
Makalah Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Islam

BAB 1
PENDAHULUAN

Berdasarkan manajemen pendidikan ada beberapa fungsi manajemen yang harus diperhatikan didalam pelaksanaan program pendidikan baik itu pembelajaran maupun yang lainnya, yang sangat harus diperhatikan oleh pimpinan lembaga sekolah itu sendiri. Adapun fungsi manajemen yang paling utama harus diperhatikan adalah perencanaan. Tanpa sebuah perencanaan maka semua fungsi manajemen lainnya tidak akan bisa berjalan. Sedangkan fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Serta mempermudah pimpinan melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Didalam makalah ini penulis menfokuskan untuk membahas sebagian dari fungsi manajemen yakni perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen kurikulum pembelajaran suatu lembaga yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

Sebagaiman kita ketahui bahwa Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama diantara seluruh sub sistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal.

Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum sangat diperlukan suatu perencanaan dan pengorganisasian pada seluruh komponennya. Adapun didalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. Dalam makalah ini penulis akan menerangkan lebih jelas tentang penerapan manajemen dalam pelaksanaan kurikulum, siapa saja pihak yang terkait dalam penentuan kurikulum dan bagaimana peran pimpinan sekolah dalam memenej kurikulum yang ada dilembaga tersebut.


BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum dan Manajemen Kurikulum

Kurikulum merupakan alat yang paling penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat maka akan kesulitan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan baik formal, informal dan non formal. Disuatu masyarakat pola kehidupan senantiasa berubah, maka kurikulum pun demikian akan selalu berubah, mengalami perbaikan dan pembaharuan. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, telah mengalami beberapa kali perbaikan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sebelum membahas signifikansi kurikulum bagi sebuah lembaga pendidikan maka akan dibahas lebih detil terlebih dahulu definisi kurikulum secara luas.

Istilah kurikulum pada mulanya dalam dunia statistic pada zaman yunani kuno, yang berasal dari kata curir yang artinya pelari, dan curere artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam arti sempit atau tradisional kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran disekolaah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Sedangkan dalam arti luas atau modern kurikulum merupakan pengalaman, kegiatan dan pengetahuan murid dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nasution bahwa secara modern, kurikulum mempunyai pengertiam tidak hanya sebatas mata pelajaran tapi menyangkut pengalaman-pengalaman diluar sekolah sebagai kegiatan pendidikan. Beberapa ahli pendidikan telah membuat deskripsi yang berbeda-beda tentang kurikulum, meski ada kesamaan arti diantaranya yaitu:
  • Ralp Tyler (1949) mendefinisikan kurikulum sebagai semua pelajaran-pelajaran murid yang dirncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya.
  • E. Eisner (1979) mengatakan bahwa dengan kurikulum kita mengartikannya dengan pengalaman-pengalaman yang ditawarkan kepada murid dibawah petunjuk dan bimbingan sekolah.
  • A. Glattorn (1987) mendefinisikan kurikulum ialah rencana-rencana itu dibuat untuk membimbing dalam belajar disekolah biasanya meliputi dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu dikelas, sebagai pengalaman murid yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang ahli, pengalaman-pengalaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari.[1]
Adapun makna semantic kurikulum dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
  • Kurikulum secara Tradisionalà mata pelajaran yang diajarkan disekolah atau bidang studi.
  • Kurikulum secara Modernà semua pengalaman actual yang dimiliki siswa dibawah pengaruh sekolah, sementara bidang studi adalah bagian kecil dai program kurikulum secara keseluruhan.
  • Kurikulum masa Kinià strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan cultural dalam mencapai tujuan sekolah.
Dari berbagai macam pengertian kurikulum tersebut baik secara bahasa, istilah maupun arti kurikulum berdasarkan para ahli, maka manajemen kurikulum dapat diartikan proses mengelola kurikulum. Namun dapat diartikan juga Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.[2]

Dalam pelaksanaanya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait.

E. Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.[3]

B. Fungsi dan Prinsip Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum ini tidak hanya berfungsi untuk peserta didik tetapi juga berfungsi untuk pendidik (guru). Adapun fungsi kurikulum terhadap peserta didik yakni dimana kurikulum sebagai organisasi pengalaman belajar disusun dan disiapkan untuk murid sebagai salah satu “konsumen”. Dengan ini diharapkan mereka akan dapat sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan seirama dengan perkembangannya guna melengkapi bekal hidupnya. Sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum diharapkan mampu menawarkan program-program pada anak didik yang akan hidup pada zamannya, dengan latar belakang sosiohistoris dan cultural yang berbeda dengan zaman dimana kedua orang tuanya berada. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru yakni sebagai:

1. Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar pada anak didik.
2. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka meyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.

Dengan adanya kurikulum, sudah barang tentu tugas pendidik sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Pendidik juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan sangat penting dalam proses pendidikan, dan merupakan salah satu komponen yang berinteraksi secara aktif dengan anak didik dalam pendidikan. Sebagai pedoman, kurikulum dijadikan alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum suatu sekolah memuat uraian mengenai jenis-jenis program apa yang dilaksanakan sekolah tersebut.[4]

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, diantaranya yaitu:
  1. Produktivitas à hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
  2. Demokratisasi à pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
  3. Kooperatif à untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
  4. Efektivitas dan efisiensi à rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
  5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum à proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.[5]
Sedangkan menurut Nana Syaodih S prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua prinsip yaitu:

1. Prinsip Umum

a. Prinsip Relevansi à ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi dalam. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangannya. Sedangkan relevansi dalam yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

b. Prinsip Fleksibilitas à kurikulum hendaknya bersifat fleksibel, yakni dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak.

c. Prinsip Kontinuitas à kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlansung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti.

d. Prinsip Praktis à mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah.
e. Prinsip Efektivitas à walaupun kurikulum harus murah dan sederhana tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan.

2. Prinsip Khusus

a. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan.
b. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.
c. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar.
d. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran.
e. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.[6]

C. Manajemen Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek penyajian kunci. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologis (argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran).

Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Kegiatan inti pada perencanaan adalah merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:
  • Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.
  • Jenis-jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang-bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.
  • Tiap mata pelajaran dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasan atau standar kopetensi dan kopetensi dasar.
  • Tiap-tiap mata pelajaran dikembangkan dalam bentuk silabus.[7]
Dari rumusan perencanaan di atas penulis menyimpulkan bahwa kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata pelajaran, tetapi juga memuat seluruh aspek kegiatan pendidikan dan pendukung-pendukungnya. Hanya saja dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada perencanaan pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran adalah sesuatu yang dianggap sangat urgen dalam kurikulum. Maka dalam perumusannya juga sangat diperlukan adanya landasan yang kokoh untuk sebagai pedoman.

D. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pengorganisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya:

Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran à dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek siswa (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum. Kontinuitas kurikulum dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, agar jangan samapi terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.

Keseimbangan bahan pelajaran à dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.

Alokasi waktu dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutukan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.[8]

Dalam manajemen, pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi supaya kurikulm dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua:

1. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum.

2. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi:

a. Kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar.
b. Pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah.
c. Kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan masalah.[9]

E. Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum

Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai mengevaluasinya.[10]

Sesungguhnya untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh guru, biasanya kepala sekolah melalui monitoring pelaksanaan kurikulum dapat menghimpun dan menganalisa data yang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum mendatang. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek diantaranya:

1. Peserta didik à dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang diahadapi.
2. Tenaga pengajar à dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan.
3. Media pengajaran à dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.
4. Prosedur penilaian à instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian.
5. Jumlah lulusan kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan.[11]

F. Perbaikan Kurikulum

Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.

Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek yakni proses dan produk. Kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional, serta bertujuan untuk mengetahui dan meramalkan rencana dan pelaksanaannya. Sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output (kelulusan siswa). Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya manusia seperti administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, siswa, serta masyarakat juga mempunyai peran yang besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat keputusan kurikulum dan intruksional.[12]

G. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum disekolah menuntut kreativitas pihak-pihak terkait dengan sekolah, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sekolah dan sosial budaya masyarakat disekitar sekolah berada, dan dimungkinkan untuk memasukkan muatan local sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, peran aktif mereka dalam pengembangan kurikulum sangat berpengaruh terhadap efektivitas institusi sekolah dan menjadikan sekolah satu dengan sekolah lainnya berbeda sebagai cirri khas sesuai dengan visi dan misinya.[13]Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum disekolah adalah sebagai berikut:

1. Guru dan Peserta Didik

Guru memegang peranan yang sangat penting, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencanaan pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Guru merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Selain itu juga didalam guru berperan sebagai komunikator, motivator belajar, pengembangan media belajar, pencoba, penyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran, pembimbing baik disekolah maupun dimasyarakat dalam hubungan pelaksanaan long life education. Berkat keahliannya tersebut maka seorang guru mampu mendorong kreatifitas anak.[14]

2. Kepala Sekolah

Keberhasilan pendidikan disekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut dapat berperan aktif dengan memberikan segala kemampuannya secara terus menerus dengan mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memimpin sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum begitu vital. Sehingga setiap kebijakan, kemampuan, visi, respon dan kreativitasnya menghadapi perubahan kurikulum turut berperan besar bagi pengembangan kurikulum.

3. Komite Sekolah

Peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah sangat tinggi. Oleh karena itu, ditiap sekolah dibentuk lembaga perwakilan masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut badan pembantu pelaksanaan pendidikan (BP3) dan komite sekolah. Disamping sebagai penyandang dana dan jembatan antara hubungan masyarakat dengan sekolah, komite sekolah juga berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kegiatan sekolah. Keterlibatan komite sekolah dalam pendidikan di sekolah merupakan realisasi tanggung jawab, kepercayaan dan harapan warga masyarakat dalam menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolah. Selain itu, Orang tua juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum, karena dalam hal ini diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru (pihak sekolah) dan para orang tua murid agar setiap kegiatan-kegiatan tersebut memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kurikulum secara simultan.

4. Pemerintah

Pengembangan kurikulum yang dilakukan di sekolah idealnya dipandu oleh pihak pemerintah. Misalnya departemen agama sebagai penanggung jawab bidang pendidikan agama, departemen pendidikan nasional sebagai penanggung jawab bidang pendidikan umum dan sebagainya. Dimana peran pemerintah dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimal course yang dituntut.[15]

H. Problematika dalam Manajemen Kurikulum

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pengembangan kurikulum belum efektif bila pihak-pihak yang terkait belum siap mengemban tugas tersebut. Adapun penyebab ketidakefektifan pengembangan kurikulum yakni sebagai berikut:

1. Kualitas Guru

Peran terbesar dalam pengembangan kurikulum disekolah secara praktis terletak pada kemampuan guru mata pelajaran bersangkutan. Ada banyak penyebab rendahnya kualitas guru dalam pengembangan kurikulum pembelajaran diantaranya yaitu:

a. Adanya kekurang pahaman guru terhadap kurikulum itu sendiri à kelemahan ini memang diatasi oleh pihak pemerintah dan pihak sekolah dengan menyediakan program-program pelatihan atau workshop penyusunan kurikulum. Tetapi, pelatihan seperti ini belum menyentuh semua sekolah yang berada didaerah yang relatif terpencil. Meski sebagian sekolah telah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tampaknya itu pun belum cukup memadai. Program pelatihan yang singkat dan tidak diikuti dengan pendampingan oleh ahli masih menyulitkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara komprehensif.

b. Keterbatasan Sosialisasi à sosialisai memang sudah dilakukan, namun hanya bagi guru didaerah atau sekolah maju. Bagi guru-guru yang sudah mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan mampu untuk menularkan ilmunya kepada rekan guru yang belum mengikuti. Akan tetapi karena sosialisasi tersebut dilakukan tanpa action plan yang serius, maka tidak dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh para guru.

c. Kurangnya Kesadaran guru itu sendiri à menyebabkan para guru kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini. Yang pada akhirnya membuat meraka ragu untuk melangkah dan takut salah.

d. Rendahnya Motivasi guru à salah satu penyebabnya adalah kurangnya penghargaan pemerintah, masyarakat, pimpinan yayasan dan pihak lainnya terhadap tingkat pengabdian guru.

e. Keterbatasan Informasi à adanya keterbatasan informasi juga menjadi kendala tersendiri. Banyak guru yang ketinggalan informasi, baik yang berkaitan lansung dengan bidang pendidikan seperti kurikulum maupun yang tidak secara lansung berkaitan dengan pendidikan.

2. Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan

Komponen pendidikan yang turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kekurang berhasilan proses pendidikan disekolah adalah kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Selain kepala sekolah, untuk lembaga pendidikan swasta yang paling bertanggung jawab adalah pengurus yayasan. Peran kepala sekolah sangat besar dalam mengambil dan menentukan berbagai kebijakan sekolah, mengatur efektivitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para guru dan karyawan. Demikian halnya dengan peran pengurus yayasan terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya. Namun, kebanyakan kepala sekolah dan pimpinan yayasan belum mampu menjadi agen perubahan terkait dengan pemberlakuan kurikulum. Padahal peran kepala sekolah sangat strategis untuk melakukan perubahan pendidikan. Namun nyatanya, kepala sekolah tidak berperan cukup banyak sehingga banyak guru-guru yang kurang bebas dalam berkreasi.

3. Pengawas Pendidikan

Selain kepala sekolah dan guru yang berperan dalam pendidikan, ada pihak lain yang juga bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa peran pengawas tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru, tetapi juga memiliki tugas yang besar yakni membina dan membimbing guru disekolah yang tentunya juga terkait dengan pengembangan kurikulum. Namun pada kenyataannya para pengawas pendidikan ini masih kurang aktif dan kreatif dalam melakukan tugas pengawasan, penilaian dan pembimbingannya. Sehingga pengawasan yang dilakukannya ini hanya bersifat formalitas saja, yang menjadikan kinerja guru tidak optimal.

4. Komite Sekolah dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang tinggi. Berdasarkan kurikulum pembelajaran saat ini yakni KTSP, peran serta masyarakat dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan. Tampaknya pemerintah juga kurang memperhatikan peran komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Seharusnya sebelum suatu kurikulum diberlakukan misalnya KTSP pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terencana dan terus menerus sehingga mereka mengetahui dengan benar tugas dan fungsinya sebagai komite sekolah. Namun kenyataannya adanya koordinasi komite sekolah dengan sekolah terjadi hanya pada program yang menyangkut pendanaan. Adapun permasalahan yang terkait dengan pendidikan disekolah, komite sekolah tidak terlalu peduli. Sehingga, dengan sikap komite yang demikian menjadikan guru kesulitan untuk membangun motivasi belajar peserta didik.

I. Peran pemimpin dalam Manajemen Kurikulum (studi manajemen kurikulum pendidikan Islam di MTs Ali Maksum Yogyakarta)

Setelah membahas manajemen kurikulum dari segi teori, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pemimpin dalam mengelola kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Yogyakarta terkait perencanaan dan pengorganisasian kurikulum madrasah, pihak-pihak penentu kurikulum, problematika pengembangan kurikulum, dan langkah kebijakan kepala madrasah dalam mengatasi problematika manajemen kurikulum.

Menurut H. Fairuzi Afik selaku kepala madrasah Tsanawiyah Ali Maksum, kurikulum yang ada dimadrasah tsanawiyah ini ada tiga komponen yakni kurikulum Depag, Diknas dan Pesantren. Semuanya harus diterapkan dimadrasah ini terutama kurikulum pesantren, hal ini dikarenakan pesantren merupakan lembaga yang menaungi madrasah ini dan visi dari madrasah juga Berbasis Pesantren Utama. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin, selain sebagai fasilitator dan penentu juga harus mampu mengelola dan mengembangkan tiga komponen kurikulum ini menjadi satu kesatuan.[16] Adapun untuk tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan sosialisasi kurikulum ini diserahkan sepenuhnya kepada bidang yang dianggap kepala madrasah lebih kompeten yakni bidang kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa hal penting yang ditemui didalam manajemen kurikulum di MTs Ali Maksum diantaranya yaitu mengenai:

1. Kurikulum Madrasah

Kurikulum yang ada dimadrasah ini sama halnya dengan sekolah pada umumnya yakni menggunakan kurikulum KTSP. Namun dikarenakan madrasah ini dibawah naungan yayasan pesantren, maka juga menggunakan kurikulum pesantren. Dimana Porsi dari semua kurikulum sama-sama sempurna yakni kurikulum Kemenag 100%, Diknas 100%, dan pesantren 100%. Didalam penentuan kurikulum pembelajaran pihak madrasah tidak berkerja sama dengan pihak sekolah lain karena sudah ditentukan oleh Kemenag dan Diknas. Adapun untuk perencanaan kurikulumnya menurut pak uzy semuanya diserahkan kepada waka bidang kurikulum, meski kurikulum Kemenag dan Diknas sudah ditentukan lansung dari atas (pemerintah), begitu juga dengan kurikulum pesantren. Peran pihak madrasah hanya menambahi jika ada yang masih dianggap kurang. Akan tetapi semuanya itu akan dirapatkan kepihak yayasan dalam rangka sosialisasi apa yang sudah direncanakan oleh madrasah. Sebagai kepala madrasah yang dilantik oleh yayasan pak uzy kurang sepakat atas ikut campurnya pihak yayasan terhadap semua kebijakan madrasah baik dibidang pembelajaran maupun pengelolaan keuangan. Bagi beliau adanya ikut campur pihak yayasan itu suatu hal yang lucu, sebaiknya yayasan seharusnya memberikan hak sepenuhnya kepada madrasah untuk menentukan nasibnya. Sedangkan untuk sosialisasi pengembangan kurikulum itu sendiri juga diserahkan sepenuhnya kepada waka dibidang kurikulum dan para guru pengampu mata pelajaran. Meskipun suatu kurikulum sudah terencana dan terlaksana dengan baik, dikarenakan adanya perubahan kondisi dan situasi maka kurikulum yang ada dimadrasah ini juga mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan setiap semester. Namun tidak semua kurikulum mata pelajaran yang dirubah yakni hanya mata pelajaran yang dianggap belum memenuhi standar saja yang dirubah.

2. Pihak-pihak yang berperperan dalam pembentukan Kurikulum Madrasah

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum di madrasah Tsanawiyah Ali Maksum ini selain Kemenag dan Diknas yakni semua waka yang ada dimadrasah Tsnawiyah ini baik waka bidang kesiswaan, waka bidang pengajaran, waka bidang sarana dan prasana dan sebagainya. Namun pihak yang paling penting adalah waka dibidang pengajaran, karena semua konsep planning kurikulum pembelajaran ditentukan dan dibuat oleh bidang pengajaran. Kemudian pihak yang berperan dalam penentuan kurikulum madrasah adalah pihak yayasan. Pihak yayasan merupakan penentu terpenting, karena setiap apa yang dirancang oleh pihak madrasah harus disetujui oleh yayasan jika yayasan tidak berkenan maka semua konsep yang sudah ditentukan madrasah tidak berlaku. Dan pihak terkahir yang berperan dalam penentuan kurikulum madrasah adalah komite madrasah. Peran komite madrasah disini tidak terlalu penting, karena adanya komite madrasah hanya sekedar formalitas saja, Jika pun ada hanya sebagai penunjang dana saja. Adanya sikap pekewuh (sungkan) dan rasa percaya terhadap kiyai yang merupakan faktor tidak aktifnya komite madrasah. Sehingga apapun keputusan baik dari madrasah dan yayasan komite hanya sendika dawuh (menuruti saja).

3. Problematika dalam pengembangan kurikulum Madrasah

Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki problematika baik dalam pengelolaan, pembelajaran maupun pelaksanaan tugasnya. Adapun problematika yang terjadi di madrasah Tsanawiyah terhadap pengembangan kurikulum yakni adanya hambatan dari guru itu sendiri, baik dari segi kualitasnya maupun dari kemampuannya. Namun tidak semua guru yang demikian, hanya saja ada sebagian guru yang mengajar dimadrasah ini sudah senior dalam arti sudah tua dan ada juga yang masih muda, semuanya beragam. Bagi guru senior untuk menerima perubahan tidak semudah guru-guru lainnya, sehingga ada sebagian guru senior yang masih kesulitan untuk menerima perubahan jadi model pembelajaran yang dilakukannya tidak variatif. Dikarenakan problem yang seperti ini maka guru senior lebih diserahkan untuk mengampu mata pelajaran pesantren. Kemudian problematika yang masih sulit untuk diatasi yakni masih kurangnya kedisiplinan para guru, karena masih banyak guru yang datang dan tidak tepat waktu.

4. Langkah kebijakan kepala madrasah dalam mengatasi problematika manajemen kurikulum

Dari berbagai problematika yang mengiringi pengembangan kurikulum madrasah Tsanawiyah Ali Maksum, maka ada beberapa langkah yang diambil oleh bapak uzy selaku kepala madrasah untuk menengahi permasalahan yang terjadi yakni mengadakan pelatihan guru meski ini bersifat isedentil, lalu dengan selalu melakukan evaluasi terhadapa kinerja yang dilakukan oleh para karyawan dan para guru, lalu menekankan kedisiplinan guru dan karyawan karena dengan kedisiplinan yang tinggi maka semua permasalahan akan bisa diatasi, dan yang terakhir selalu terbuka dengan siapa saja dengan demikian semua permasalahan bisa teratasi juga koordinasi antara kepala madrasah kesetiap bidang tanpa ada hambatan apapun maka semuanya bisa berjalan dengan baik.

J. Analisis

Mencermati dari uraian diatas mengenai kurikulum yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ali maksum maka dapat diketahui bahwa madrsah ini sangat berbeda dengan madrasah lainnya. karena kurikulum pembelajaran yang diterapkan tidak hanya yang berasal dari pemerintah saja (Kemenag dan Diknas) tetapi juga menggunakan kurikulum pesantren. Ketiga komponen kurikulum yang dirangkum menjadi satu kesatuan mempunyai tujuan agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan seimbang. Adanya tambahan kurikulum pesantren pada madrasah ini tidak lepas dari status MTs Ali Maksum yang berada dibawah naungan yayasan pesantren. Merupakan suatu hal yang wajar jika suatu lembaga berada dibawah naungan yayasan pesantren apabila semua ketentuan, tindakan dan kebijakan yang dilakukan madrasah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yayasan.

Oleh sebab itu, untuk pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum madrasah yakni pemerintah, pihak sekolah dan yayasan juga ada komite madrasah yang keberadaannya hanya sebatas formalitas saja. Namun, meski ada sedikit problematika didalamnya tetapi tetap membuat hasil dari pembentukan kurikulum ini menjadi lebih baik. Sebenarnya yang menjadi problematika dalam penerapan kurikulum adalah adanya hambatan dari kualitas guru itu sendiri. Namun semuanya bisa diatasi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar guru memiliki skill dan potensi yang lebih baik.


PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manejemen kurikulum merupakan sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum yakni pemerintah, pihak sekolah, yayasan dan komite sekolah. Sedangkan untuk problematika dalam pengembangan kurikulum terdapat pada kualitas guru itu sendiri, Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan, Pengawas Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat. Berbagai macam problematika tersebut, maka peran seorang pemimpin dalam mengatasi probelematika yang ada yakni dengan selalu melakukan evaluasi terhadapa kinerja yang dilakukan oleh para karyawan dan para guru, lalu menekankan kedisiplinan guru dan karyawan karena dan yang terakhir selalu terbuka dengan siapa saja.


DAFTAR PUSTAKA
  • Anim Nurhayati, Inovasi Kurikulum; Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren, Yogyakarta: Teras, 2010.
  • Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan, Bandung; Alfabeta,2009.
  • Husaini Usman, Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
  • Muhaimin, dkk., Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyususnan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kencana, 2009.
  • Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, Bandung: Alfabeta, 2011.
  • Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
  • Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010.
  • Rusman, Manajemen Kurikulum,Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
  • Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras, 2009.
  • Zainal Arifin, Antologi Pendidikan Islam; Manajemen Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
______________________
[1] Anim Nurhayati, Inovasi Kurikulum; Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm 4.
[2] Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 40.
[3] Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006) hlm.16.
[4] Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 9.
[5] Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung; Alfabeta,2009), hlm. 192.
[6] Zainal Arifin, Antologi Pendidikan Islam; Manajemen Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Yogyakarts: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 280.
[7] Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan,…hlm.193.
[8] Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3.
[9] Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan,…,hlm.195.
[10] Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum,…hlm. 19.
[11] Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), hlm. 161.
[12] Ibid., hlm. 163.
[13] Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam,…hlm. 101.
[14] Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam,…hlm. 106.
[15] Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam,…hlm. 110.
[16] Wawancara dengan Bapak H. Fairuzi Afik, Kepala Madrsah Tsanawiyah Ali Maksum p ada Tanggal 1 Mei 2012.


0 komentar:

Post a Comment

Berhubung komentar Spam sangat berbahaya, maka saya berharap Sobat untuk tidak berkomentar spam. Jika saya menemukan komentar Sobat mengandung spam atau memasukkan link aktif di kolom komentar, saya akan menghapusnya. terima kasih