Aneka Ragam Makalah
Jasa Review
Mainbitcoin

Pendidikan Agama sebagai Pembudayaan Dan Pemberdayaan


Makalah Pendidikan Agama Sebagai Upaya Pembudayaan Dan Pemberdayaan
Oleh : Ali M Zebua

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memeliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirnya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertain dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional. Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Proses pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. Terkandung makna di sini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang kearah bagaimana dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk menjadi manusia menjadi apa yang bias diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam hal aktualisasinya, kemungkinannnya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi dalam diri manusia.

Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berahlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya Islami yang ada di madrasah-madrasah kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

Melalui makalah ini, penulis membahas mengenai pendidikan agama sebagai upaya pembudayaan dan pemberdayaan dilihat dari sudut pandang dari tatanan sistem, kebijakan hingga terhadap penerapannya di lapangan melalui lembaga-lembaga madrasah.


PEMBAHASAN

A. Pendidikan Agama Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tentu saja dalam proses pelaksanaannya diperlukan adanya landasan yang menjiwai usaha-usaha pendidikan itu sendiri, yang bentuk dan sifatnya sangat tergantung pada nilai-nilai dan falsafah yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa yang bersangkutan.

Demikian halnya di Indonesia dalam berbangsa dan bernegara telah ditetapkan tiga hal pokok yang mendasari setiap usaha dan kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan kehendak yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Pendidikan Agama dalam hal ini khususnya Pendidikan Agama Islam yang merupakan sub bagian dari sistem Pendidikan Nasional tentu saja disamping didasarkan pada Al-qur’an dan Hadits sebagai sumber dan materi Pendidikan Agama Islam itu sendiri, juga pada norma yang melandasi dan menjiwai Pendidikan Nasional tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia nampak secara jelas urgensi dan kedudukan Pendidikan Agama Islam diantara jenis pendidikan yang lain. Hal ini tergambar dalam uraian sebagai berikut :
UUD 1945, pasal 29 :

Ayat 1 yang berbunyi :

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ayat 2 berbunyi :

“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut menurut agama dan kepercayannya itu.”

Pada pasal UUD 1945 di atas tersurat secara gamblang akan jaminan kepada setiap warga negara RI untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya serta kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian Pendidikan Aagama Islam yang searah bahkan menunjang pelaksanaan ibadah yang diyakininya, diizinkan dan dijamin oleh negara.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Di dalam GBHN tahun 1992-2000 pada bagian agama nomor 2 dinyatakan, sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistim pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.

Hal di atas menggambarkan dengan jelas tentang kedudukan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam. Bila dibandingkan dengan GBHN sebelumnya, maka dalam GBHN ini memberikan penekanan lebih jelas dan tegas terhadap eksistensi dan pembinaan pendidikan agama. Undang-Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Dalam pasal 55 ayat 1 tentang pendidikan nasional disebutkan bahwa :

“Diatur mengenai hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan :

“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki kekuatan dan kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka sistem yuridis formal di negara Republik Indonesia. Selain itu, tergambar betapa pentingnya Pendidikan Agama Islam sebagai suatu bagian dari usaha pembimbingan dan pemberdayaan sumber daya insani harus memiliki tujuan yang jelas, terutama usaha pendidikan agama yang diselenggarakan oleh institusi-institusi pendidikan formal.

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah merupakan penjabaran dari bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dengan tercantumnya kata-kata beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Karena itu pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

Jadi Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan serta kemampuan beradaptasi dengan masyarakat bangsa dan bernegara. Di bawah tujuan kurikulum terdapat pula tujuan intruksional yang merupakan tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada satuan unit program pengajaran suatu bidang studi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam.

B. Pendidikan Agama dan Wajar Diknas

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara.Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.Hal ini sejiwa dengan Hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (Education for All) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan”.[1]

Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk semua tersebut, deklarasi pendidikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan dasar, adalah pendidikan semesta (Universal Education).Artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dikerangkakan untuk membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Sejalan dengan isi deklarasi tersebut, awalnya Program Wajib Belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu.

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, Program Wajib Belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Oleh karena itu, Program Wajib Belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pe­merintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (educational for all).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).[2] Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi:
(1) kemampuan berkomunikasi 
(2) kemampuan dasar berhitung 
(3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah 
(4) pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja 
(5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio.[3]

Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), juga sejalan dengan Piagam PBBtentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.[4]

Di samping itu, menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannva diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional.[5] Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif).

Pelaksanaan dan ketuntasan program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan.Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan adalah kekuatan”, maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global.

Lebih lanjut, wajib belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas, dan ekonomi yang mapan sehingga negara menjadi maju.[6]

Di sisi lain, pelaksanaan wajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.[7]

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, merupakan pegangan hukum yang kuat dalam menerapakan wajib belajar, seperti dijelaskan sebagai berikut:
  • Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
  • Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008.

C. Pembentukan Karakter Bangsa

Era globalisasi ini telah mendorong banyak perubahan di negara-negara dunia termasuk dalam ranah pendidikan negara tersebut.[8] Pendidikan memegang peranan penting bagi semua aktor (negara, masyarakat sipil, kelompok bisnis) dan memegang peranan penting pada segala jaman.[9] Persoalannya adalah, pendidikan saat ini didesain untuk kepentingan siapa? Apakah aktor-aktor pendidikan yang memiliki kepentingan dan logika sendiri-sendiri saling mengunci/non-kolaboratif atau bersifat kolaboratif? Inilah salah satu pertanyaan dan tantangan besar bagi pendidikan di Indonesia.

Ranah pendidikan selama ini banyak berfokus pada kapabilitas negara untuk menyelenggarakan pendidikan.[10] Padahal disisi lain, kapabilitas negara tidak begitu kuat dalam menyelenggarakan pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana masih banyaknya sekolah rusak (infrastruktur), masih banyaknya anak muda yang tidak sekolah hingga kapasitas guru yang tidak memadai[11].

Disisi lain, dunia bisnis semakin kuat menjadikan anak muda sebagai bagian dari kelas konsumsi mereka, apabila anak muda cukup cerdas maka dia akan ditarik untuk memperkuat bangun kepentingan bisnis. Organisasi masyarakat sipil tidak tinggal diam dengan tetap menyelenggarakan pendidikan melalui dunia pesantren, seminari, hingga pendidikan alternatif. Namun sayangnya organisasi masyarakat sipil ini sedikit mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda.

Generasi muda secara tidak sadar terhimpit oleh banyak kepentingan didalam dunia pendidikan. Sayangnya mereka hanya menjadi obyek desain pendidikan yang ada sekarang ini. Dominasi kepentingan bisnis didalam pengelolaan pendidikan telah masuk pada ranah negara dan masyarakat sipil melalui standarisasi yang menjadi nafas globalisme. Akibatnya karakter manusia Indonesia yang terbentuk adalah market minded. Karakter yang terbentuk ini tidak sesuai dengan agenda bangsa/nasional karena tidak ada keterikatan dengan masyarkat dan cenderung profit oriented.[12]

Kita harus mengembalikan pendidikan kedalam kerangka nasional/negara.[13] Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan antara negara dan warga negara. Logika dan kekuasaan kepentingan bisnis saat ini sangat berbahaya disebabkan oleh karakter dari kekuatan modal yang tidak mengenal batas teritorial negara. Akibatnya kepentingan bisnis tidak memiliki tanggung jawab moral apapun terhadap negara dan masyarakat. Sifat modal yang berpindah-pindah harus kita waspadai dan sudah saatnya kita kembali mengatakan dan berikhtiar bahwa pendidikan bukan sektor yang diperjual belikan dan menjadi salah satu amanah berdirinya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam preambule.

Konsep Ki Hadjar Dewantara mengenai Tri Pusat[14] pendidikan sangat bagus namun ada tantangan serius terhadap konsep Ki Hadjar Dewantara tersebut, yakni perkembangan teknologi dan arus informasi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi informasi ini telah masuk ke ranah domestik/keluarga hingga individu. Situasi ini berbeda dengan pada masa Ki Hadjar Dewantara dahulu.

Saat ini masyarakat dan keluarga tidak lagi menjadi institusi yang kuat, padahal melalui keluarga dan masyarakat inilah landasan moral dan karakter diletakkan. Hal ini seiring juga dengan melemahnya peranan ibu dalam mendidik meski secara insting, seorang ibu memiliki naluri mendidik anaknya. Tidak jarang peran ibu yang mendidik dan meletakkan fondasi moral dan karakter digantikan oleh pembantu rumah tangga dalam keluarga modern.[15]

Untuk keluar dari jerat industrialisasi pendidikan, maka diperlukan sinergi antara negara dan masyarakat sipil. Sinergi strategis ini menekankan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya ada pada ranah negara yang juga pada saat ini terbatas kemampuannya. Akan tetapi ranah pendidikan juga merupakan wilayah dari masyarakat sipil yang menghadapi problema kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya akan menjadi counter terhadap penguasaan pendidikan oleh kepentingan bisnis.

Hal yang tidak kalah penting dari sinergi negara-masyarakat dalam membangun pendidikan adalah pembangunan strategi pendidikan dan strategi kebudayaan. Tidak ada bentuk perkembangan pendidikan yang keluar dari akar budaya peradabannya, oleh karena itu budaya merupakan bagian yang melekat dengan pendidikan itu sendiri.[16]

Pada dasarnya kebudayaan seharusnya tumbuh secara natural. Namun sejarah Indonesia mencatat bahwa pembangunan peradaban di Indonesia tidak pernah tuntas. Pembangunan kebudayaan dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat[17] dan membuka ruang bagi ekspresi-ekspresi budaya dalam interaksi sosial masyarakat. Untuk membangun ini, maka logika industri pendidikan harus dihilangkan karena hal ini mengasingkan manusia dari kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan menjadi pionir dari pembentukan peradaban yang kemudian menjadi dasar dari moralitas. Oleh karena itu perlu untuk dibangun ruang-ruang sosial untuk pengembangan budaya. Dengan kata lain, pembangunan sudah seharusnya tidak terpaku pada pembangunan ekonomi an sich tapi juga mengembangkan pembangunan menggunakan pendekatan budaya[18]. Barangkali pendekatan budaya ini dapat memberikan ruang bagi pembangunan perabadan Indonesia melalui terbukanya ruang interaksi sosial. Mengingat tantangan globalisasi akan budaya sangat nyata, yakni mensubsitusi budaya lokal dengan budaya global sehingga masyarakat menjadi masyarakat global/beridentitas global [19] [20].

Kembali ke penjabaran awal pembahasan ini, dominasi dari kepentingan bisnis dalam dunia pendidikan telah melahirkan keterjarakan antara siswa didik dengan realitas masyarakatnya. Hal ini disebabkan pendidikan mendesain siswa didik menjadi market minded. Sekolah menjadi tempat pendidikan yang mudah dikuasai karena memiliki dasar pengaturan,[21] karakter yang dibangunpun adalah karakter cari untung karena pendidikan didesain untuk membangun kompetensi mencari uang[22].

Berkaitan dengan hal di atas, membangun karakter sangat diperlukan dalam memaknai kehidupan merdeka yang telah dicapai oleh bangsa kita atas karunia Tuhan. Pembentukan karakter adalah proses membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Pembangunan karakter merupakan proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa kemana karakter tersebut dan mau dibentuk seperti apa nantinya, tergantung pada potensinya dan juga tergantung pada peluangnya.

Pembangunan dan pendidikan karakter sebenarnya telah dibatasi (kontradiktif) dengan pendidikan mahal dan komersil atau kapatalisme pendidikan. Bangsa adalah kumpulan manusia individual, karakter bangsa dicerminkan oleh karakter manusia-manusia yang ada di dalam bangsa tersebut. Sebuah bangsa lahir mirip dengan seorang manusia lahir. Seorang bayi lahir dari perjuangan keras seorang ibu. Pembangunan karakter bangsa juga demikian, dimana pembangunan karakter bangsa berkaitan dengan sejarah dimasa lalu yang memberikan syarat-syarat material yang memunculkan persepsi masyarakat terhadap kondisinya tersebut, dipengaruhi oleh kejadian konkret di masa kini.

Pembangunan karakter diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa yang bisa dikenali secara jelas, yang membedakan diri dengan bangsa lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi situasi zaman yang terus berkembang. Pembangunan karakter menjadi penting karena situasi kehidupan tertentu dan konteks keadaan tertentu membutuhkan karakter yang sesuai untuk menjawab keadaan yang ada tersebut. Misalnya, bangsa yang masih rendah teknologinya memerlukan karakter yang produktif dan kreatif dari generasi bangsanya, tempat berpikir ilmiah menjadi titik tekan karena hal itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan sehingga tidak ketergantungan yang menciptakan manusia yang market minded. Pembangunan karakter yang keras harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jangan sampai titik tekan pembangunan karakter tersebut justru menjadi tidak cocok dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang ada. Pembanguna karakter itulah yang kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan karena didalamnya proses sosial mengarahkan generasi yang dilakukan.

Pendidikan Karakter Bangsa

Haruslah diyakini bahwa tidak perlu ada keraguan dari seluruh komponen bangsa tentang perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh Ir Soekarno, Presiden RI Pertama ditemakan dengan nation and character building karena secara konstitusional komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia telah dengan tegas dinyatakan dalam keempat alinea Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan yang secara historis mengkristal dalam wujud gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Karena itu kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi bangsa yang dirasakan menghawatirkan saat ini, dan prospek bangsa dan negara Indonesia di masa depan, sangatlah beralasan. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, simposium dan sejenisnya yang saat ini marak di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikator yang kuat bahwa seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Namun demikian diperlukan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan berkelanjutan, yakni melalui pendidikan karakter.[23]

Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru. Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan Karakter dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tekad Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional yang harus didukung secara serius. Karakter bangsa dapat dibentuk dari program-program pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Akan tetapi, apabila pendidikan memang bermaksud serius untuk membentuk suatu karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan dibutuhkan penyadaran terhadap para pendidik dan juga terhadap pelaksana kebijakan pendidikan. Jika kita pahami arti dari Pendidikan secara luas, pendidikan sebagai proses penyadaran, pencerdasan dan pembangunan mental atau karakter, tentu bukan hanya identik dengan sekolah. Akan tetapi, berkaitan dengan proses kebudayaan yang secara umum sedang berjalan, dan juga memliki kemampuan untuk mengarahkan kesadaran,membentuk cara pandang, dan juga membangun karakter generasi muda. Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan siswa, remaja, dan juga kaum muda secara umum sedikit sekali yang dibentuk dalam ruang kelas atau sekolah, akan tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat dilepaskan dari proses ideoogi dan tatanan material-ekonomi yang sedang berjalan.

Mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui Pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan tersebut dapat ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses interalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa,dan pendidikan yang telah dikemukakan diatas maka pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga memiliki nilai dan karakter sebagai karakter diri, yang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Perkembangan tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dengan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi berperilaku baik, dan bagi peseta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, untuk memperkuat pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam perkembangan potensi peserta didik yang bermartabat, dan juga untuk menyaring budaya bangsa sendiri dengan bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.
Strategi-Strategi dalam Pendidikan Karakter

Strategi Pendidikan Karakter yang akan dibahas adalah Strategi Pendidikan Karakter melalui Multiple Talent Aproach (Multiple Intelligent). Strategi Pendidikan Karakter ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang manifestasi pengembangan potensi akan membangun Self Concept yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh disekolahnya dan anak didik tersebut mengikuti tes intelengensia. Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik atau kemamuan motorik atau lewat cara sosial-emosional.

Menurut Gardner (1999), manusia itu sedikitnya memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan manusia, saat ini tak hanya dapat diukur dari kepandaiannya menguasai matematika atau menggunakan bahasa. Ada banyak kecerdasan lain yang dapat diidentifikasi di dalam diri manusia. Sedangkan menurut Howard Gardner (1999) yang menjelaskan 9 kecerdasan ganda, apabila dipahami dengan baik, akan membuat semua orang tua memandang potensi anak lebih positif. Terlebih lagi, para orang tua (guru) dapat menyiapkan sebuah lingkungan yang menyenangkan dan memperdayakan di sekolah.

Konsep Multiple Intelligence mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Bagi Orangtua atau guru , yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah anak tersebut. Baik guru atau Orang tua juga harus berpikir terbuka, keluar dari paradigma tradisional. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Keceradasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Melalui pengenalan Multiple Intellegence, kita dapat mempelajari kekuatan atau kelemahan anak dan dapat memberikan mereka peluang untuk belajar melalui kelebihan mereka, tujuannya adalah agar anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia.

D. Madrasah Pembangunan

Dalam konteks kekinian, image madrasah atau sekolah Islam telah berubah. Madrasah sekarang tidak lagi menjadi sekolah Islam yang hanya diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Melainkan sudah diminati oleh siswa-siswa yang berasal dari masyarakat golongan kelas menengah ke atas. Hal itu disebabkan sekolah-sekolah Islam atau madrasah elit yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum sudah banyak bermunculan. Diantara madrasah atau sekolah Islam itu adalah; Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam al-Azhar, Sekolah Islam al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, Madania School, dan lain sebagainya.

Sebelum mengalami perkembangan seperti sekarang ini, madrasah hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun sejak mulai mengadopsi sistem pendidikan moderen yang berasal dari Barat sambil tetap mempertahankan yang sudah ada dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung iklim pembelajaran siswa dan pengajaran siswa, madrasah (atau sekolah Islam) sekarang sudah sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi madrasah sekarang ini sudah banyak yang menjalankan dengan apa yang disebut sebagai English Daily. Semua guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar harus berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta[24] [25], Sekolah Islam Al-Azhar, sekolah Islam Al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh diantaranya.[26]

Kemampuan bahasa asing yang bagus di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, di beberapa madrasah dan sekolah Islam itu kemudian tidak hanya memberikan pengetahuan bahasa Inggris saja. Lebih dari itu, pengetahuan bahasa asing lainnya juga absolut diajarkan oleh madrasah seperti bahasa Arab misalnya. Atau bahasa Jepang, Mandarin dan lainnya pada tingkat Madrasah Aliyah. Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan bahasa asing kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah.[27] Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya.

Dari pendidikan keterampilan nantinya diharapkan akan berguna ketika para siswa lulus dari madrasah. Karena jika sudah dibekali dengan pendidikan keterampilan, ketika ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas misalnya, maka siswa dengan bekal keterampilan yang sudah pernah didapatnya ketika di madrasah tidak akan kesulitan lagi dalam upaya mencari pekerjaan. Jadi, kiranya penting bagi madrasah untuk mengembangkan pendidikan keterampilan tersebut. Sebab, dengan begitu siswa akan langsung dapat mengamalkan ilmunya setelah lulus dari madrasah atau sekolah Islam. Namun semua itu tentunya harus dilakukan secara profesional. Dengan adanya pendidikan keterampilan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah, lulusan madrasah diharapkan mampu merespon tantangan dunia global yang semakin kompetitif. Dan nama serta citra madrasah juga tetap akan terjaga. Karena ternyata alumni-alumni madrasah mempunyai kompetensi yang tidak kalah kualitasnya dengan alumni sekolah-sekolah umum.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Memasuki era global, fakta menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri, tetapi juga semakin terbuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan telah menjadi alternatif yang memiliki peranan penting dalam pembentukkan watak, kepribadian, dan kualitas bangsa di masa yang akan datang.

Dalam upaya mempertahankan dan usaha untuk lebih meningkatkan prestasi dan reputasi, maka Madrasah Pembangunan UIN Jakarta menitikberatkan pembinaan dan pengembangan pada Basic Science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah. Titik berat pembinaan dan pengembangan ini menjadi trade mark Madrasah Pembangunan UIN Jakarta dan menjadi landasan penyusunan program tahunan sehingga hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik.

Pada tahun 1978, Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditunjuk sebagai madrasah Pilot Project percontohan sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978.[28] Madrasah ini memiliki berbagai program unggulan dalam upaya menunjang keberhasilan pembelajaran siswa. Program-program tersebut menuntut keterampilan guru untuk mengarahkan siswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, inovatif dan aplikatif.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, merupakan madrasah yang mengedepankan pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dengan mengapresiasikan potensi anak didik dalam menjawab tantangan era globalisasi.[29] Madrasah ini dianggap mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang inovati, kreatif dan aplikatif dengan mengintegrasikan ketiga aspek di atas.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta selalu berbenah diri dengan melakukan perubahan dan perombakan kurikulum guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman sebagai konsekuensi dari trade mark di atas. Pembenahan juga dilakukan dari segi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan. Faktor yang tidak luput dari sasaran pembenahan adalah bidang sarana dan prasarana sebagai pendukung proses belajar mengajar yang kondusif.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh Yayasan Syarif Hidayatullah – Yayasan yang didirikan oleh UIN Syarif Hidayatullah – memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, terutama orang tua siswa sebagai pemberi amanat.

E. Madrasah Kejuruan

Sudah menjadi wacana umum bahwa pemerintah tengah menggalakkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Promosi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mensukseskan program ini, baik melalui media massa maupun berbagai kesempatan penting lainnya. Anggaran untuk SMK ditingkatkan. Bahkan Menteri Pendidikan menargetkan rasio perbandingan antara SMK dan SMU adalah 70 banding 30 sampai tahun 2015 nanti. Out put SMK dianggap lebih siap untuk bersaing dalam dunia kerja dibandingkan dengan SMU. Kurikulum SMK didesain sedemikian rupa untuk siap bekerja setelah lulus, tanpa harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan SMU (termasuk Madrasah Aliyah Umum), kurikulumnya disiapkan untuk peserta didik yang akan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi.

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, pengalihan SMK dengan perbandingan 70 : 30 ini diantaranya untuk mempersiapkan tenaga-tenaga siap terampil di Indonesia dalam menghadapi APEC tahun 2020. Sampai pada tahun 2008, perbandingan SMK: SMA telah mencapai 61 : 39 %, naik cukup signifikan dibanding dengan tahun 2003, yakni 30 : 70 %. Di Jawa Timur, gaung pendirian dan pengembangan SMK ini disambut luar biasa oleh dinas terkait. Kepala Dispendik Jatim, Suwanto bahkan menargetkan di setiap kecamatan harus berdiri satu SMK, yang berarti di Jatim saja akan tumbuh sekitar 650 SMK.[30]

Lalu bagaimana dengan sekolah SMU yang ada saat ini? Akankah dimerger, dikonversi atau bahkan ditutup? Pembahasan ini tidak akan berspekulasi untuk mencari jawaban pertanyaan itu, akan tetapi ingin mencoba untuk mempertanyakan diri tentang bagaimana masa depan Madrasah Aliyah yang merupakan bagian dari SMU. Sampai sejauh ini, Departemen Agama sebagai steakholder pendidikan MA, belum tampak serius dalam menanggapi gencarnya wacana pengembangan SMK ini. Bahkan masih tampak mempermudah pendirian MA Umum. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menggambarkan kebutuhan dan kemungkinannya adanya MA Kejuruan.

Memahami Pendidikan Kejuruan

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 “ pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut The United Conggres mendifinisikan pendidikan kejuruan adalah Vocational education as organized educational programs which are directly related to the preparation of individuals for paid or career requiry other than aboccalaureate of advanced degree.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang professional dan juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hakekat Anak Didik Pendidikan Kejuruan

Pendidikan Kejuruan memandang bahwa anak didik adalah seorang yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yang yang terjadi pada diri anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, yang menyangkut proses perubahan akibat pengaruh eksternal seperti berubahnya karir atau perkembangan social ekonomi masyarakat.

Pendidikan kejuruan merupakan upaya menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar dan interaksi dengan dunia di luar anak didik, untuk membantu mereka dan mengembangkan diri dan potensinya. Dengan demikian perhatian terhadap keuniknan tiap individu dalam berinteraksi dengan luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses pengembangan diri anak didik secara optimal, namun tidak telepas dari konteks social masyarakatnya. Ini semua tercermin dalam prinsip pendidikan kejuruan yakni ”learning by doing” dengan kurikulum yang berorientasi dunia kerja.

Kebutuhan Agama Pada Anak Remaja

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa siswa SMU sederajat (di dalamnya SMK/MAK[31]) berada pada masa penggalan kedua masa remaja yang dikenal dengan masa remaja akhir. Perkembangan kecerdasan mereka telah mencapai puncaknya pada umur ini. Dan ini mendorong mereka kepada sikap kritis dan cenderung kepada nilai orang-orang yang mereka hormati dan pandang sebagai penanggung jawab dalam masyarakat. Pertumbuhan pribadi dan social pada tahap ini ditandai dengan kebutuhan untuk menyatakan diri untuk dihargai, diakui dan dipercayai oleh lingkungannya terutama oleh teman-teman sebayanya. Mereka tidak mau dikucilkan dari kelompoknya, karena memerlukan teman untuk mengembangkan pribadinya. Karena itu mendorong mereka untuk mengikuti dan meniru apa yang dilakukan oleh temannya.

Dan disinilah pentingnya pendidikan agama dan akhlak yang lebih intensif untuk mereka. Pembinaan akhlak dan agama pada masa ini tidak mudah, terutama terhadap siswa yang pada tingkat pendidikan sebelumnya kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan akhlak dan agama yang memadai dan tepat.

Kendatipun proses pertumbuhan daya pikir remaja tahap ini telah sampai pada puncaknya, namun kemampuannya untuk menggunakan kecerdasan itu dengan baik dan optimal masih kurang. Karena mereka terganggu oleh keadaan kecerdasan emosinya yang masih goncang.

Dengan demikian materi keagamaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan masa ini sangat diperlukan dan juga perlu menanamkan keilmuan keagamaan yang terkait dengan dunia kerja mereka di masa yang akan datang.

Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan

Secara subtansial, kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan dapat digambarkan secara sederhana sama dengan kuriulum MI, MTs, MAU dibandingkan dengan SD, SMP, SMA. Dari struktur kurikulum yang berdasar Permen Diknas RI no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan pelaksanaannya, dikembangkan secara khusus pada mata pelajaran Agama. Pada UU no 22 tahun 2006 mata pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran dikembangkan menjadi 8 jam pelajaran perminggu dengan perincian; mata pelajaran Al Qur’an Hadits, fikih, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Sedangkan yang lain secara subtansi tidak ada perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari PP no. no 22 tahun 2006 tentang SKL dan SI dibanding dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tentang pelaksanaan standar isi. Alhasil, kurikulum MA Kejuruan telah ditetapkan melalui Permen Diknas RI no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar kompetensi Lulusan dan pelaksanaannya. Dan juga Permendiknas nomor: 6 tahun 2007, bahwa pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pendidikan Agama Islam lebih lanjut dapat dikembangkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama).

Berkaitan dengan hal di atas, secara sadar diyakini bahwa MA dengan jumlah mata pelajaran agama yang empat kali lebih banyak dibanding dengan pelajaran agama di SMU dan sekaligus dengan cirri khusus keagamaannya, mampu memberikan bekal kehidupan dan keagamaan yang memadai kepada siswa di masa depannya.

Dan sudah terbukti, sekolah di bawah Departemen Agama yang dikelola dengan optimal mulai tingkat dasar, menengah dan tinggi mampu bersaing dengan sekolah yang sederajat. Madrasah-madrasah ini berhasil menghasilkan out put yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan tehnologi serta secara khusus mempunyai nilai tambah dibidang keagamaan, sehingga mampu berzikir kepada Allah secara maksimal. Kita yakini demikian juga, Madrasah Aliyah Kejuruan (jika berdiri) akan mampu bersaing dengan SMK-SMK yang ada dengan nilai tambah; nilai-nilai keagamaan dan pedoman kehidupan yang kokoh untuk menghadapi persaingan kerja dan dunia kerja mereka ketika lulus nanti.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah minat orang tua yang ingin membekali anak-anaknya dibidang agama secara mantap dan sekaligus mendapatkan keterampilan yang memadai juga akan terlayani. Mereka dapat menyekolahkan anakanaknya di Madrasah Aliyah Kejuruan. Dan Madrasah Aliyah yang mulai ditinggalkan peminat karena ingin mendapat keterampilan kerja akan tetap lestari dan tidak tergilas oleh zaman dan akhirnya tinggal kenangan.

F. Kebijakan Responsif dan Antisipatif

Dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, perlu adanya pengembangan kebijakan yang bersifat responsif, antisipatif dan futuristik.[32] Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang dan berguna sebagai perbaikan fungsi dan peran pendidikan kedepan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sebagai petunjuk jalan bagi transformasi dunia pendidikan dan kebudayaan.

Perlu di soroti bersama bahwa, dalam menjawab tantangan ke depan, pendidikan kejuruan dirasa lebih dapat diandalkan. Melalui pendidikan kejuruan ini dan ditambah dengan adanya kebijakan yang responsif dan antisipatif tersebut, pendidikan kejuruan harus mempunyai ciri berupa kepekaan (responsif) atau daya saing terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Perkembangan ilmu dan teknologi, inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang produksi dan jasa, besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan harus bersifat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir peserta didik dalam jangka panjang.

Selain pendidikan kejuruan, dalam hal ini madrasah ikut andil dalam mengembangkan pendidikan kejuruan tersebut. Madrasah harus responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Artinya, Madrasah harus mampu juga mengantisipasi setiap kejadian yang ada di Madrasah terutama menyangkut mutu pendidikan kejuruan. Madrasah tidak pasif melainkan anatisipatif mencari ke madrasah-madrasah lain atau ke lembaga-lembaga pendidikan kejuruan terhadap perkembangan yang terjadi, dengan kata lain menjemput bola demi kemajuan madrasah.

Dalam memajukan madrasah di Indonesia, pada saat sekarang ini pemerintah telah memberikan keleluasaan kebijakan melalui otonomi pendidikan dengan model MBS/M. Model MBS/M di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M). MPMBS/M dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, fleksibilitas kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS).

Otonomi madrasah adalah kewenangan madrasah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik dimana warga madrasah di dorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan madrasah. Sehingga diharapkan madrasah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.


PENUTUP

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertain dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional. Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Oleh sebab itu, pendidikan agama termasuk Pendidikan Agama Islam, mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

Namun, kedudukan Pendidikan Islam tersebut baru muncul pada segi lingkup sejauh mana pendidikan Islam dikembangkan. Apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian agama secara murni, atau pendidikan Islam dalam pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan agama. Hal ini menjadi serius karena akan sangat menentukan pola dan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Kita tahu bahwa image yang ada tentang madrasah cenderung mengarah ke sesuatu yang bersifat agamis saja, berbeda dengan Sekolah Umum yang masyhur dengan sainsnya. Semua itu bisa kita rubah dengantetap mempertahankan dasar madrasah sebagai wadah pendidikan pembudayaan dan pemberdayaan yang bersifat agamis, tanpa mengenyampingkan ilmu pengetahuan umum atau dalam hal ini adalah sains dan keterampilan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, maka diciptakanlah sebuah madrasah pembangunan dan madrasah kejuruan yang dapat dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang dan berguna sebagai perbaikan fungsi dan peran pendidikan kedepan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sebagai petunjuk jalan bagi transformasi dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.

Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan – misalnya bahasa asing – kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah. Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya.


Daftar Pustaka dan Footnote
  • Abdullah Mustofa. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
  • David Atchoarena dan Francoise Caillods. Pendidikan Untuk Abad XXI.UNESCO: Unesco Publishing, 1998.
  • H.A.R. Tilaar. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
  • IDRC, World Literacy.1989.
  • M. May. Pekerja Anak dan Perencanaan.AusAID, 1998.
  • Prayitno. Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000.
  • The World Bank Annual Report. Washington DC: 1991.
  • Tim Penulis, Panduan Siswa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
  • Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
  • Renstra Kemendiknas 2010-2014.
  • UU no 4 tahun 1950
  • UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan.
____________________
[1] The World Bank Annual Report(Washington DC: 1991), h.52.

[2] Dalam perkembangannya, dengan diundangkannya UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan, kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan dasar (peserta Wajib Belajar 9 Tahun) diatur dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

[3] IDRC, World Literacy (1989), h.115.

[4] Prayitno, Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000) h. 34.

[5] M. May, Pekerja Anak dan Perencanaan (AusAID, 1998), h. 65.

[6] David Atchoarena dan Francoise Caillods, Pendidikan Untuk Abad XXI (UNESCO: Unesco Publishing, 1998).

[7] Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma “wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun” digeser menjadi “hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun” yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigm tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara. Lihat dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014.

[8] Perkembangan teknologi memiliki dampak yang luar biasa didalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, perkuliahan di universitas Harvard (USA) misalnya, dapat diikuti oleh mahasiswa di Indonesia dengan menggunakan teknologi.Cara mendidik seperti ini sudah dapat kita jumpai di program dual degree yang mulai bermunculan di universitas-universitas di Indonesia. Contoh lain, di luar negeri mulai marak pendidikan jarak jauh dengan menggunakan internet. Mahasiswa tidak perlu untuk datang ke kampus, cukup mengunduh materi dari internet.Model perkuliahan semacam ini sedang digodok didalam RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) yang saat ini sedang disusun.Model pembelajaran ini ada untung dan ruginya.Keuntungannya kita dapat mengetahui perkembangan dunia pengetahuan secara lebih masif, namun kerugiannya barang kali lebih besar.Kita tidak mampu menjawab persoalan riil di masyarkat.Universitas berpotensi tidak lagi menjadi rujukan bagi masyarakatnya sendiri.

[9] Pendidikan memegang peranan yang sangat besar bahkan untuk segala jaman. Sebagai contoh: Kraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I telah mendesain sistem pendidikannya sendiri dengan mendirikan sekolah bernama Tamani. Pelajaran yang diajarkan antara lain naek kuda, menari, latihan berperang, latihan memanah, memilih kuda, menunggang kuda, gamelan (pelajaran harmonisasi), seni bangunan, memelihara pekarang, sawah dan ladang. Tujuannya untuk mengolah jiwa dari calon didik yang kelak kan jadi pemimpin (lihat materi oleh KRT. Jatiningrat dalam seminar Sinergi UGM dan Kraton untuk Kemajuan Bangsa diselenggarakan oleh KAGAMA di University Club (UC) UGM, 19 April 2012). Sehingga tidak salah apabila di kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia hadir telah ada sistem pendidikan sendiri, hanya saja sistem pendidikan ini tidak banyak digali dan langsung disubstitusi oleh pendidikan barat melalui politik etis.Pendidikan politik etis-pun memiliki pengaruh besar, karena menghasilkan kelompok terdidik yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia.

[10] Dibanyak seminar mengenai pendidikan, banyak sekali pembahasan mengenai pendidikan yang mengedepankan kapasitas dari negara, dalam hal ini pemerintah/kementrian terkait. Padahal kapasitas pemerintah dalam hal menyediakan pendidikan masih sangat rendah, kita dapat melihat banyaknya infrastuktur pendidikan yang belum memadai dan kapasitas guru yang rendah. Pendidikan karakter yang dicoba untuk dimasukkan melalui desain negara, namun disisi lain pendidikan karakter tersebut tidak mendapatkan kekuatan dari masyarakat. Masyarakat dan Keluarga yang menjadi salah satu elemen konsep Tri Pusat oleh Ki Hadjar Dewantara tidak lagi kuat (modal sosial lemah).Di beberapa daerah justru pendidikan yang didorong oleh masyarakat sipil, baik berbasis oleh agama maupun tradisi.Gagasan pendidikan karakter dengan memajukan pendidikan dan kebudayaan mendapatkan tantangan besar seiring dengan melemahnya peran keluarga, masyarakat dan kebijakan negara yang lalai menggunakan konsep Tri Pusat Ki Hadjar Dewantara.Hal ini dapat dimaklumi mengingat pengelolaan dunia pendidikan tidak lepas dari konsensi elite politik.

[11] Tantangan pendidikan cukup serius paska kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kapabilitas untuk mendapatkan guru berada pada tataran pemerintah daerah.Di Papua bisa jadi jumlah guru sangat sedikit dan juga infrastruktur tidak memadai bagi dunia ajar mengajar.Namun di Kalimantan Timur terdapat sekolah yang jumlah gurunya melebihi jumlah murid.Kapasitas/kualitas guru yang rendah juga menjadi catatan penting dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Rendahnya kapasitas guru ini disampaikan sendiri oleh Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional dalam keynote speech seminar Membudayakan Pancasila Melalui Pendidikan pada tanggal 1 Mei 2012 bertempat di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

[12] Akibat lainnya, siswa didik menjadi berorientasi individulistis dan mencari untung, seperti logika dalam bisnis. Karakter inilah yang menjadi perhatian banyak kalangan pemerhati pendidikan dan nampaknya hal ini sudah terjadi.

[13] Semangat ini yang nampaknya luntur, padahal di UU no 4 tahun 1950 disebutkan bahwa pendidikan disiapkan untuk menjadikan warga negara yang sejati, yakni warga negara yang sepenuhnya memiliki komitmen untuk mengabdi kepada negara (Wuryadi, Guru Besar FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua Dewan Pendidikan Yogyakarta. Wawancara pada tanggal 22 April 2012). http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[14] Konsep Tri Pusat Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara menekankan pada proses pendidikan yang dilakukan di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Proses pendidikan yang menekankan pada kognitif dilakukan di sekolah, sedangkan pembentukan kepribadian dan moralitas ada di masyarakat dan keluarga. Konsep Tri Pusat ini berpijak pada frame berfikir bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Pendidikan memberikan pengetahuan sedangkan kebudayaan membangun peradaban yang menjadi dasar dari pembangunan moralitas.

[15] Wawancara terhadap Purwo Santoso, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Yogyakarta. Wawancara pada tanggal 20 April 2012. Lihat dalam http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[16] Selanjutnya lihat dalam http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[17] Didalam pengertian ini, kebudayaan tidaklah dimaknai sebagai seni melainkan interaksi antara masyarakat yang berbeda budaya dan latar belakang.

[18] Daoed Joesoef, Pembangunan Pendekatan Budaya (Kompas, 30 April 2012).

[19] Muslim Abdurrahman, Dinamika Demokrasi, Globalisasi dan Negara Bangsa: Sebuah Pengantar dalam diskusi Akademi Demokrasi, Kepemimpinan dan Kebangsaan diselenggarakan oleh Kader Bangsa Institute, Selasa, 13 Maret 2012 bertepat di Novotel Yogyakarta. Atau lebih lanjut baca di http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html

[20] H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.4.

[21] Selanjutnya dapat di baca dalam http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[22] Baca dalam internet http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[23] Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Karakter (Konsep, Kebijakan, dan Kerangka Programatik) Oleh: Prof Dr. H. Udin Saripudin Winataputra, M.A. (Direktur PPs-UT dan Tim Pendidikan Karakter Diknas/ udin@mail.ut.ac.id,udin.winata@yahoo.com). Lihat dalam internet.

[24] Madrasah Pembangunan berdiri berawal dari pemikiran orang-orang di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merasa perlu adanya lembaga pendidikan dasar dan menengah Islam yang bermutu. Pada awal tahun 1972, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. M. Toha Yahya Omar (alm) membentuk Panitia Pembangunan Gedung Madrasah. Bulan Juni 1972, bertepatan dengan Lustrum III IAIN Syarif Hidayatullah, dimulai pembangunan gedung madrasah yang berlokasi di Kompleks IAIN Syarif Hidayatullah dan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof. H. A. Mukti Ali dan oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Pertama kali Madrasah Pembangunan (MP) IAIN Jakarta menerima murid untuk tingkat Ibtidaiyah (setingkat SD pada sekolah di bawah naungan Depdiknas). Jumlahnya baru 58 orang, terdiri dari kelas I=43 orang, kelas II=8 orang, dan kelas III=7 orang. Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pada tanggal 7 Januari 1974, dan tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebgai “Hari Kelahiran” MP IAIN Jakarta. Awal tahun 1977 dibuka pendaftaran tingkat Tsanawiyah (setingkat SMP). Atas permintaan warga di daerah Pamulang, dibuka kelas jauh tingkat Ibtidaiyah pada bulan Juli 1991. Lokasinya di Kompleks Pamulang Permai I. Dalam hal ini, Yayasan Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Al Hidayah sebagai penyedia lahan. Sejak tahun 1974 diputuskan oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah bahwa pembinaan Madrasah Pembangunan dilaksanakan oleh suatu Tim Pembinaan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Tugas tim ini diantaranya adalah menyiapkan Madrasah Pembangunan sebagai Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, Madrasah Pembangunan dinyatakan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan. Tahun 1988, sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah nomor 06 Tahun 1988, wewenang pembinaan dan pengelolaan Madrasah Pembangunan dilimpahkan kepada Yayasan Syarif Hidayatullah (Yayasan yang didirikan oleh IAIN Syarif Hidayatullah). Sedangkan pengembangan sebagai Madrasah Laboratorium dilaksanakan bersama-sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2002, dengan berubahnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, sesuai dengan Kepres No. 031 Tahun 2002, maka atas dasar Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Nomor: EBI/Kp. 01. 1/1372/VI/2002 Yayasan Syarif Hidayatullah merubah nama Madrasah Pembangunan ‘IAIN’ Jakarta menjadi Madrasah Pembangunan ‘UIN’ Jakarta. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Nomor 14 Tahun 2002. Pada Tahun Pelajaran 2006/2007 menindaklanjuti keinginan Rektor UIN Syarif Hidayatullah juga masyarakat yang menginginkan adanya pendidikan Islam yang berkualitas dan berkesinambungan, maka dibuka Tingkat Aliyah. Lihat dalam http://www.mpuinjkt.sch.id/html/profil.php?id=profil&kode=12&profil=Sejarah%20Singkat

[25] Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari Sucofindo International Sertification Services. Pemberian sertifikat diserahkan langsung Direktur Utama SucofindoIr Arief Safari MBA kepada Direktur MP UIN Jakarta Drs Ahmad SofyanMPd di Ruang Serba Guna, Jumat (7/1). Acara penyerahan juga sekaligus untuk merayakan tasyakuran ulang tahun MP UIN Jakarta ke-37. Selanjutnya baca di situs UIN Jakarta: http://www.uinjkt.ac.id/index.php/home/1-headline/1780-madrasah-pembangunan-raih-iso-90012008.html.

[26] Lihat dalam internet http://blog. uin-malang. ac. id/gudangmakalah/2011/10/28/sejarah-berdirinya-madrasah/

[27] Abdullah Mustofa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 155.

[28] Tim Penulis, Panduan Siswa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004, h. 2

[29] Tim Penulis, Panduan…, h. 3

[30] Republika Newsroom, 25/9/ 2009.

[31] Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah_kejuruan

[32] Lihat dalam wawancara dengan Prof.Dr. Khairul Anwar hari sabtu, 22 Otober 2011 di Hotel Salaka, bogor. Selanjutnya baca dalam http://www.kalimantannews.com.

Mau Makalah Gratis! Silahkan Tulis Email Anda.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Copyright © 2012. Aneka Ragam Makalah - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib | Modified by Ibrahim Lubis