BAB I
PENDAHULUAN
Makalah Birokrasi (Pengertian, Kebijakan dan Peran Birokrasi)
Kebijakan publik tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi. Jika kegiatan dan tugas pemerintah bertambah luas dan banyak maka juga akan mengakibatkan bertambahnya birokrasi. Hal ini berarti para penguasa politik mendapat tambahan beban dan kemudian memikirkan perluasan infrastruktur birokrasi yang siap dilibatkan dalam kegiatan perencanaan kebijakan publik di bidangnya masing-masing.
Pada masyarakat yang sudah berkembang, pada umumnya penguasa-penguasa politik mendelegasikan berbagai urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada pada birokrasi, sedangkan penguasa-penguasa tersebut memusatkan perhatiannya pada urusan pemilihan kebijakan. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi saja melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, LSM ataupun masyarakat langsung.
Walaupun dalam banyak hal kebijakan publik dibuat dalam arena politik tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dalam arena birokrasi. Birokrasi banyak mendominasi kebijakan publik dalam mengatasi masalah-masalah yang multidimensi dan yang menyangkut bidang-bidang teknis yang menjadi tugas pokoknya. Masalah pendidikan, keamanan dan pertahanan, pembangunan ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, transmigrasi, kesejahteraan sosial, dan sebagainya merupakan wilayah kerja yang dihadapi setiap saat oleh birokrasi. Berbagai program yang berhubungan dengan masalah-masalah kerja tersebut yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah birokrasi.
Usaha untuk melaksanakan suatu kebijakan membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan dan peran birokrasi dalam hal ini menempati posisi yang strategis. Di samping itu birokrasi berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut senantiasa mempunyai keharusan untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi.
BAB II
PEMBAHASAN
Makalah Birokrasi (Pengertian, Kebijakan dan Peran Birokrasi)
A. Definisi Birokrasi
Birokrasi sebagai suatu sistem informasi formal diperkenalkan pertama kali oleh Mx Weber pada tahun 1947 dengan pendapat bahwa birokrasi itu merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah untuk pencapaian efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber, organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya. Sedangkan menurut Herbert M. Levine, birokrasi memainkan peranan aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas, salah satu aspek yang paling penting yaitu berupa implementasi undang-undang, Persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah professional dan membagi pelayanan kesejahteraan.
Birokrasi yang berkembang merupakan pokok penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai bidang dan hubungan antar bangsa. Birokrasi sendiri berperan sebagai pengantar berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan public dan berfungsi melakukan pengelolaam pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, efektif dan efisien. Di sisi lain, brokrasi juga mengemban peranan penting sebagai faktor penentu kesuksesan keseluruhan agenda pemerintahan termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi dan peran birokrasi secara umum :
- Melaksanakan pelayanan publik
- Pelaksana pembangunan yang professional
- Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik
- Sebagai sarana pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan yang berkaitan degan kehidupan politik.
B. Definisi Kebijakan Publik
Menurut Para Ahli :
- Thomas R. Dye : “Public Policy is whatever government choose to do or not to do.” Apapun yang dipilih pemerintah untuk bertindak untuk melakukan atau tidak melakukan.
- David Easton : “ Public Policy is the authoritative allocation of values for the whole society.” Kebijakan public adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat serta hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan.
- Harold D. Laswell and Abraham :” A projected program of goals values and practices.” Kebijakan publik sebagai program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktika-praktika yang terarah.
- M. Irfan Islamy :” Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.”
Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Proses dan tahap pembuatan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye:
1. Problem Identification( Identifikasi Masalah)
2. Agenda Setting ( Prioritas Masalah)
3. Policy Formulation (Perumusan Kebijakan)
4. Policy Legitimation (Pengesahan Kebijakan)
5. Policy Implementation (Penerapan Kebijakan)
6. Policy Evaluation (Laporan Kebijakan & Pengawasan)
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan public anatara lain perlunya dorongan dari berbagai kebijakan, situasi ekonomi yang berkaitan dengan dana, sarana pendukung untuk para pelaksana, teknologi yang dapat mendukung implementasi kebijakan serta perkiraan apakah kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah baru atau mengancam pertahanan dan keamanan negara.
C. Peran dan Pengaruh Birokrasi
Menurut Max Weber, birokrasi merupakan penyelenggara rasional yang melaksanakan kebijakan public dan melayani kepentingan public sehingga harus memiliki unsur netralitas yang kuat dalam pengertian pemisahan antara politik dan birokrasi. Peran birokrasi secara umu di dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan antara lain sebagai faktor pendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan public, membantu menyeleksi norma- norma yang sudah tidak berlaku lagi dan mengganti dasar bagi kebijakan publik tersebut dengan norma yang baru, memberikan suatu dinamika akan sumber daya birokrat sebagai agen pelaksana kebijakan.
Birokrasi juga menyediakan ruang yang luas untuk bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan public, birokrasi bisa dikatakan sebagai jembatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik. Proses kebijakan yang terbuka dan partisipatif merupakan bagian yang menunjukkan karakteristik birokrasi yang baik. Melalui kebijakan yang membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat maka setiap stakeholders akan dengan mudah mengetahui maksud dari sebuah tindakan dan kebijakan publik yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan mempengaruhi sikap dari masyarakat untuk mendukung maupun menolak kebijakan tersebut. Maka dari itu pula, proses kebijakan ini harus didukung oleh beberapa hal berupa akuntabilitas, transparansi, keadilan, responsifitas, kesamaan dan kepastian hukum yang juga akan mempengaruhi perilaku dati aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Peran birokrasi lebih memfokuskan diri sebagai agen pembaharuan, bertindak sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya kompetensi di seluruh lapisan masyarakat.
BAB III
PENUTUP
Makalah Birokrasi (Pengertian, Kebijakan dan Peran Birokrasi)
Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa birokrasi dan kebijakan public memiliki kaitan erat dan tak terpisahkan. Peran birokrasi dalam pembentukan kebijakan public adalah sebagai perantara atau kendaraan yang mengantarkan masalah-masalah public untuk diolah menjadi kebijakan public sekaligus menjadi pelaksana dan pengawas kebijakan public. Birokrasi memiliki andil dalam setiap tahap penyusunan kebijakan public yang di setiap tahap tersebut akan berbeda-beda peranannya.
DAFTAR PUSTAKA
- Lindblom, Charles E..(1986). Proses Penetapan Kebijakan. Terj.Ardian Syamsudin. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Budi.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Benveniste, Guy.(1994). Birokrasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm.110.
- N. Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terj.Drs. Samodra Wibawa, MA dkk Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Aisyah, Dara.(2003). Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi. Dalam Perpustakaan digital Universitas Sumatera Utara, Hlm.1-11
- Anwar, AS.(2008). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan.